 |
| Mendikbud - M Nuh melakukan klarifikasi ke Presiden di depan Kapolri dan Panglima TNI |
Secara teknis administratif
pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami kegagalan itu biasa. Mulai dari
kegagalan yang di luar kendali akibat kondisi alam sampai pada kegagalan
berbentuk fiktif. Namun pengadaan barang/jasa untuk pencetakan dan distribusi
soal dan jawaban ujian nasional ketika mengalami masalah, walau sebenarnya
bersifat teknis administratif namun mengingat UN sudah bersifat nasional dan
berdimensi politik tinggi, ditambah dengan tahun-tahun politis maka
keterlambatan distribusi soal dan jawaban UN menjadi permasalahan politik. Pencetakan
dan distribusi soal dan jawaban UN yang secara teknis administratif merupakan
tanggungjawab pejabat pembuat komitmen (sama dengan pimpro) dan pejabat pembuat
komitmen bertanggungjawab kepada kuasa pengguna anggaran namun permasalahan ini
justru langsung mempermalukan Mendikbud dan Presiden.
Dari segi manajemen administrasi
proyek seharusnya ada berbagai bentuk laporan dari perusahaan kepada pejabat
pembuat komitmen, seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan
laporan semester. Laporan-laporan ini dijadikan bahan analisa dalam menentukan
perjalanan kontrak apakah kontrak akan berjalan normal atau akan mengalami
amandemen atau addendum. Untuk membantu pekerjaannya maka pejabat pembuat
komitmen bisa mengusulkan personel mengisi struktur organisasi proyek seperti
direksi teknis, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, asisten
administrasi dan staf proyek. Dalam menjalankan organisasi proyek dilengkapi
dengan dana operasional.
Organisasi proyek ini juga dilengkapi dengan job description dan time schedule. Bila semua ini berjalan dengan baik maka keterlambatan distribusi soal dan jawaban UN sudah bisa dikaji, dianalisa dan diprediksi untuk kemudian diambil keputusan apakah jadwal pelaksanaan UN akan bisa berjalan sesuai jadwal atau perlu penundaan waktu. Nah, geger penundaan UN bisa dianalisa mulai dari mekanisme kerja organisasi proyek apakah berjalan dengan baik atau tidak.
Saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Pengadaan barang/jasa yang berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bisa melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Bila melalui swakelola ada kriterianya. Bila melalui penyedia barang/jasa bisa lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana atau pengadaan langsung. Barang/jasa dikelompokkan menjadi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Jasa konsultansi meliputi jasa perencana konstruksi, jasa pengawas konstruksi dan jasa konsultan nonkonstruksi. Jasa lainnya sangat luas meliputi semua selain barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan.
Di mana posisi proyek penggandaan dan distribusi soal dan jawaban UN ?
Dari segi jumlah dananya maka harus lelang umum, apalagi Kemdikbud sudah memiliki Layanan Pengadaan Secara elektronik. Dari segi sifat pekerjaannya maka bisa masuk swakelola dengan kriteria pekerjaan rahasia. Dari segi jenis barang/jasa maka masuk jenis jasa lainnya yaitu jasa pencetakan/penggandaan dan distribusi. Dalam banyak hal atau mungkin semua 100 % jasa lainnya dan swakelola pekerjaannya hanya diawasi oleh pengawas lapangan anak buahnya pejabat pembuat komitmen dengan kata lain dari PNS. Dari kejadian pemunduran jadwal UN terlihat bahwa pengawasan berjenjang tidak berjalan efektif. Perlu juga dikumpulkan data apakah untuk proyek lainnya berjenis swakelola dan jasa lainnya apakah pengawasan perjenjang dari perangkat proyek berjalan efektif atau tidak. Saya memprediksi bahwa pengawasan berjenjang ini tidak berjalan efektif. Bila ini benar maka perlu kiranya LKPP dan asosiasi perusahaan konsultan untuk duduk bersama untuk menyusun konsep dan peraturan tentang jasa pengawasan nonkonstruksi untuk jenis pekerjaan swakelola dan jasa lainnya. Jadi ada perusahaan konsultan yang akan menjadi pengawas pekerjaan swakelola dan jasa lainnya yang bertanggungjawab dan melapor langsung kepada pejabat pembuat komitmen tentang progres pelaksanaan kontrak. Sedangkan pengawasan berjenjang oleh perangkat proyek dipandang sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen proyek, bukan pengawasan teknis.
Dari aspek materi, Perpres no 54 tahun 2010 dan perpres no 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya isinya terlalu padat. Saya memandang perlu pemisahan dan penyederhaaan. Secara garis besar perlu pemisahan peraturan antara peraturan pelelangan dan peraturan manajemen kontrak/proyek. Keduanya dibagi lagi menjadi perjenis barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi nonkonstruksi, dan jasa lainnya. Sehingga nantinya untuk panitia tender bisa dibagi beberapa jenis seperti ahli pelelangan barang, ahli pelelangan pekerjaan konstruksi, ahli pelelangan jasa konsultansi konstruksi, ahli pelelangan jasa konsutansi nonkonstruksi, ahli pelelangan jasa lainnya. Demikian juga dari aspek manajemen konstruksi.
Bangsa ini masih dalam proses belajar. Pemunduran jadwal UN untuk sebagian propinsi harus menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Salam reformasi !
Rahmad Daulay - Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com
Organisasi proyek ini juga dilengkapi dengan job description dan time schedule. Bila semua ini berjalan dengan baik maka keterlambatan distribusi soal dan jawaban UN sudah bisa dikaji, dianalisa dan diprediksi untuk kemudian diambil keputusan apakah jadwal pelaksanaan UN akan bisa berjalan sesuai jadwal atau perlu penundaan waktu. Nah, geger penundaan UN bisa dianalisa mulai dari mekanisme kerja organisasi proyek apakah berjalan dengan baik atau tidak.
Saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain. Pengadaan barang/jasa yang berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bisa melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Bila melalui swakelola ada kriterianya. Bila melalui penyedia barang/jasa bisa lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana atau pengadaan langsung. Barang/jasa dikelompokkan menjadi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Jasa konsultansi meliputi jasa perencana konstruksi, jasa pengawas konstruksi dan jasa konsultan nonkonstruksi. Jasa lainnya sangat luas meliputi semua selain barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan.
Di mana posisi proyek penggandaan dan distribusi soal dan jawaban UN ?
Dari segi jumlah dananya maka harus lelang umum, apalagi Kemdikbud sudah memiliki Layanan Pengadaan Secara elektronik. Dari segi sifat pekerjaannya maka bisa masuk swakelola dengan kriteria pekerjaan rahasia. Dari segi jenis barang/jasa maka masuk jenis jasa lainnya yaitu jasa pencetakan/penggandaan dan distribusi. Dalam banyak hal atau mungkin semua 100 % jasa lainnya dan swakelola pekerjaannya hanya diawasi oleh pengawas lapangan anak buahnya pejabat pembuat komitmen dengan kata lain dari PNS. Dari kejadian pemunduran jadwal UN terlihat bahwa pengawasan berjenjang tidak berjalan efektif. Perlu juga dikumpulkan data apakah untuk proyek lainnya berjenis swakelola dan jasa lainnya apakah pengawasan perjenjang dari perangkat proyek berjalan efektif atau tidak. Saya memprediksi bahwa pengawasan berjenjang ini tidak berjalan efektif. Bila ini benar maka perlu kiranya LKPP dan asosiasi perusahaan konsultan untuk duduk bersama untuk menyusun konsep dan peraturan tentang jasa pengawasan nonkonstruksi untuk jenis pekerjaan swakelola dan jasa lainnya. Jadi ada perusahaan konsultan yang akan menjadi pengawas pekerjaan swakelola dan jasa lainnya yang bertanggungjawab dan melapor langsung kepada pejabat pembuat komitmen tentang progres pelaksanaan kontrak. Sedangkan pengawasan berjenjang oleh perangkat proyek dipandang sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen proyek, bukan pengawasan teknis.
Dari aspek materi, Perpres no 54 tahun 2010 dan perpres no 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya isinya terlalu padat. Saya memandang perlu pemisahan dan penyederhaaan. Secara garis besar perlu pemisahan peraturan antara peraturan pelelangan dan peraturan manajemen kontrak/proyek. Keduanya dibagi lagi menjadi perjenis barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi nonkonstruksi, dan jasa lainnya. Sehingga nantinya untuk panitia tender bisa dibagi beberapa jenis seperti ahli pelelangan barang, ahli pelelangan pekerjaan konstruksi, ahli pelelangan jasa konsultansi konstruksi, ahli pelelangan jasa konsutansi nonkonstruksi, ahli pelelangan jasa lainnya. Demikian juga dari aspek manajemen konstruksi.
Bangsa ini masih dalam proses belajar. Pemunduran jadwal UN untuk sebagian propinsi harus menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Salam reformasi !
Rahmad Daulay - Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com
Berita Terkait (Oezone Kampus) - Percetakan Soal UN Perusahaan Titipan
JAKARTA - Proses pemenangan PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) yang akhirnya membuat penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi diduga
melibatkan pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dan Komisi X DPR.
Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan ICW, perusahaan percetakan di Bogor ini merupakan perusahaan titipan yang dimenangkan oleh salah satu pejabat di Kemendikbud. Komisi X DPR juga terlibat karena ada oknum anggota di komisi ini yang mendapatkan bagian dalam proses lelang naskah soal UN tersebut.
Febri menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menelusuri kepemilikan saham yang ada di PT GIP. Informasi ini akan dilanjutkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diselidiki lebih dalam.
"Ini sudah jelas ada permasalahan di proses lelang. Ada konflik kepentingan yang bermain. Kemarin kami sudah minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun. Namun KPK juga harus ikut terlibat supaya
cepat diungkap siapa dalangnya," ujar Febri.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi juga mengakui adanya perusahaan titipan dalam proses lelang naskah UN kemarin. Dugaan ini menguat karena PT GIP sendiri tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan distribusi soal UN ini.
Uchok menyatakan, sebagai tanggung jawab moral, Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro selaku penguasa anggaran dalam lelang harus mundur dari jabatannya. Dia juga meminta KPK untuk segera turun tangan apakah dugaan korupsi ini sesuai fakta atau fitnah belaka.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)
Pingpong Tanggung Jawab
Benang kusut terlambatnya naskah soal Ujian Nasional 2013 di 11 provinsi belum juga terurai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta percetakan yang berkewajiban menyelesaikan pendistribusian di 11 provinsi justru saling lempar tanggung jawab.
Direktur PT Ghalia Indonesia Printing Hamzah Lukman mengatakan bahwa pengerjaan naskah soal UN pada tahun ini cukup menyulitkan lantaran adanya 30 variasi paket soal. Belum lagi masalah durasi waktu pencetakan soal yang diberikan oleh pihak Kemdikbud dinilai terlalu singkat.
"Kami hanya dapat waktu 25 hari, padahal idealnya sekitar 60 hari kerja soal sebanyak itu dapat diselesaikan," kata Hamzah seusai jumpa pers UN 2013 di Kemdikbud, Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Hamzah juga mengakui bahwa kapasitas gudang yang dimiliki percetakannya tidak cukup besar untuk menampung jutaan eksemplar soal yang selesai dicetak.
"Pekerja kami sampai kesusahan untuk pindah tempat karena soalnya cukup banyak," kata Hamzah.
Penjelasan dari Hamzah ini lalu menimbulkan pertanyaan, mengapa perusahaan dengan integritas dan kemampuan produksi seperti ini dapat terpilih dalam jajaran pemenang tender? Apalagi, nilai tender yang ditawarkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing paling mahal di antara peserta tender yang lain. NIlainya mencapai Rp 22,5 miliar.
Terbaik dari yang ada
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemdikbud Amin Priyatna menjelaskan, perusahaan ini bisa memenangi tender karena layanan yang ditawarkan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Perusahaan lain dengan nilai tender yang jauh lebih murah, lanjutnya, tidak memenuhi sejumlah kriteria sehingga tidak lolos tender.
"Dari sisi tempat dan alat kami lihat memadai. Tetapi memang masalah teknis. Kami selalu bilang untuk perbaiki manajemen pengerjaan, khususnya manajemen orang," ungkap Amin saat jumpa pers evaluasi UN, Senin (15/4/2013).
Hal ini dibenarkan oleh anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, yang menemukan bahwa perusahaan tersebut minim pekerja dan mengerjakan pencetakan untuk 11 provinsi secara langsung bukan dibagi satu provinsi lebih dahulu.
"Pekerjanya hanya sekitar 65 orang dan soal untuk 11 provinsi langsung dicetak semua. Akhirnya untuk mempercepat dari Kemdikbud minta tolong 200 mahasiswa IPB untuk bantu," ungkap Ramli.
Sementara terkait dengan keluhan durasi waktu dan keterlambatan penyerahan dummy naskah soal UN oleh Kemdikbud ke percetakan dibantah oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro, menurut dia, penyerahan naskah soal UN keenam percetakan yang menang tender ini dilakukan secara bersamaan.
"Naskah soal disampaikan secara bersamaan kepada percetakan. Nyatanya kelima percetakan lain dapat selesai sesuai jadwal," tutur Khairil.
Sudah tercium H-10
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tak ketinggalan angkat bicara setelah meminta maaf atas penundaan pelaksanaan UN pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa untuk ikut tender perusahaan tersebut harusnya sudah mengukur kemampuan untuk mengerjakan naskah soal UN yang berbeda dari tahun sebelumnya ini.
"Jumlah provinsinya memang lebih banyak, tetapi jumlah eksemplarnya merata. Kalau dibilang karena variasi soal yang beragam, yang lain bisa selesai kok," jelas Nuh.
Indikasi keterlambatan, lanjutnya, sudah tercium sejak H-10 pelaksanaan UN. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini mengatakan, kementerian sudah melakukan pemantauan dan memacu perusahaan tersebut agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu.
Kementerian juga melihat tak kunjung ada peningkatan kinerja sehingga menambah tenaga kerja dengan memperbantukan sekitar 200 mahasiswa IPB.
"Visitasi dilakukan. Tetapi sekali lagi kendala teknis dan tidak ada yang meminta atau menyengaja kejadian ini," jelas Nuh.
Setelah ini, jika para pejabat mau menegakkan aturan, kejadian ini akan berakibat pada pemberian sanksi kepada PT Ghalia Indonesia Printing. Namun, akibat yang lebih besar ditanggung oleh anak-anak bangsa peserta UN. Hanya akibat keteledoran koordinasi para pelaku proyek UN.
Mendikbud Siap Hukum PT Ghalia
Mendikbud M Nuh akan memberikan sanksi kepada PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) akibat kegagalannya mencetak soal UN.
"Jangan (mundur). Kalau saya masih bisa ditoleransi. Pak Nuh orang baik," kata Taufiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2013), ketika dimintai tanggapan desakan berbagai pihak agar Nuh mundur.
Taufiq dapat memaklumi kekacauan itu lantaran UN tahun ini baru pertama kali menerapkan pembuatan naskah soal hingga 20 jenis sehingga setiap siswa mendapat naskah soal yang berbeda-beda. Akibatnya, kata dia, berdampak pada masalah distribusi
.
"Ini, kan, baru pertama kali. Saya bahagia sekali tidak ada kebocoran. Pak Nuh pasti akan bertanggung jawab nantinya," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, selain penundaan UN di 11 provinsi karena belum menerima paket soal, sejumlah daerah kekurangan lembar soal dan lembar jawaban, paket mata pelajaran tertukar, hingga kualitas kertas buruk yang mudah sobek.
Karena kekurangan lembar soal, beberapa daerah harus terlebih dulu menggandakan naskah. Akibatnya, jam pelaksaan UN diundur. Bahkan, ada siswa yang pulang lantaran tidak ada naskah ujian.
UN Kacau, Wapres: Jangan Salahkan Pak Mendikbud
Wakil Presiden Boediono melakukan kuinjungan silaturahmi ke SMA 1 Palangkaraya. Dalam sambutannya, Boediono menanggapi permasalahan penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi.
"Jangan salahkan Pak Menteri (Mendikbud M Nuh) sekarang. Ujian negara itu memang sudah ada sejak 2500 tahun yang lampau," kata Boediono di SMA 1 Palangkaraya, Jl AIS Nasution, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Konsep ujian negara sudah ada sejak zaman filsuf Konfusius di Tiongkok, 2500 tahun silam. Itu menunjukkan legitimasi ujian negara, atau sekarang disebut Ujian Nasional (UN), memang perlu untuk dilaksanakan.
Ujian negara terus berevolusi dari milenium ke milenium. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan seperti yang terjadi kini, maka itu menunjukkan perlunya perbaikan terus menerus.
"Tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki terus menerus," imbuh suami Herawati ini.
Boediono menyatakan, pemerintah harus membuka diri untuk menyempurnakan konsep UN pada waktu mendatang. Bisa saja, pelaksanaan UN akan lebih terdesentralisasi, disesuaikan menurut kondisi pendidikan masing-masing daerah.
"Kita semua terbuka nanti, ujian negara yang pas itu yang bagaimana. Mungkin bukan seperti sekarang, bisa saja nanti terdesentralisasi," tutur Boediono.
Dalam kesempatan yang dihadiri Mendikbud M Nuh dan Menko Kesra Agung Laksono itu, Boediono menyampaikan pentingnya membangun karakter siswa. Mantan dosen UGM ini merujuk pada filsafat pendidikan Konfusius.
"Konfusius mengutamakan pembentukan watak. Ini sama dengan pendidikan pembentukan karakter. Dalam hal ini, tauladan sangat penting. Kalau kita ingin membentuk watak anak didik kita maka tauladan harus dikedepankan," kata Boediono di depan guru dan 500an siswa SMA se Palangkaraya. Danu Damarjati - detikNews
Artikel Terkait: Apakah UN (Ujian Nasional) Harus Tetap Diadakan ?
(Kemendikbud) dan Komisi X DPR.
Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan ICW, perusahaan percetakan di Bogor ini merupakan perusahaan titipan yang dimenangkan oleh salah satu pejabat di Kemendikbud. Komisi X DPR juga terlibat karena ada oknum anggota di komisi ini yang mendapatkan bagian dalam proses lelang naskah soal UN tersebut.
Febri menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menelusuri kepemilikan saham yang ada di PT GIP. Informasi ini akan dilanjutkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar diselidiki lebih dalam.
"Ini sudah jelas ada permasalahan di proses lelang. Ada konflik kepentingan yang bermain. Kemarin kami sudah minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun. Namun KPK juga harus ikut terlibat supaya
cepat diungkap siapa dalangnya," ujar Febri.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi juga mengakui adanya perusahaan titipan dalam proses lelang naskah UN kemarin. Dugaan ini menguat karena PT GIP sendiri tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan distribusi soal UN ini.
Uchok menyatakan, sebagai tanggung jawab moral, Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro selaku penguasa anggaran dalam lelang harus mundur dari jabatannya. Dia juga meminta KPK untuk segera turun tangan apakah dugaan korupsi ini sesuai fakta atau fitnah belaka.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)
Pingpong Tanggung Jawab
Benang kusut terlambatnya naskah soal Ujian Nasional 2013 di 11 provinsi belum juga terurai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta percetakan yang berkewajiban menyelesaikan pendistribusian di 11 provinsi justru saling lempar tanggung jawab.
Direktur PT Ghalia Indonesia Printing Hamzah Lukman mengatakan bahwa pengerjaan naskah soal UN pada tahun ini cukup menyulitkan lantaran adanya 30 variasi paket soal. Belum lagi masalah durasi waktu pencetakan soal yang diberikan oleh pihak Kemdikbud dinilai terlalu singkat.
"Kami hanya dapat waktu 25 hari, padahal idealnya sekitar 60 hari kerja soal sebanyak itu dapat diselesaikan," kata Hamzah seusai jumpa pers UN 2013 di Kemdikbud, Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Hamzah juga mengakui bahwa kapasitas gudang yang dimiliki percetakannya tidak cukup besar untuk menampung jutaan eksemplar soal yang selesai dicetak.
"Pekerja kami sampai kesusahan untuk pindah tempat karena soalnya cukup banyak," kata Hamzah.
Penjelasan dari Hamzah ini lalu menimbulkan pertanyaan, mengapa perusahaan dengan integritas dan kemampuan produksi seperti ini dapat terpilih dalam jajaran pemenang tender? Apalagi, nilai tender yang ditawarkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing paling mahal di antara peserta tender yang lain. NIlainya mencapai Rp 22,5 miliar.
Terbaik dari yang ada
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemdikbud Amin Priyatna menjelaskan, perusahaan ini bisa memenangi tender karena layanan yang ditawarkan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Perusahaan lain dengan nilai tender yang jauh lebih murah, lanjutnya, tidak memenuhi sejumlah kriteria sehingga tidak lolos tender.
"Dari sisi tempat dan alat kami lihat memadai. Tetapi memang masalah teknis. Kami selalu bilang untuk perbaiki manajemen pengerjaan, khususnya manajemen orang," ungkap Amin saat jumpa pers evaluasi UN, Senin (15/4/2013).
Hal ini dibenarkan oleh anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, yang menemukan bahwa perusahaan tersebut minim pekerja dan mengerjakan pencetakan untuk 11 provinsi secara langsung bukan dibagi satu provinsi lebih dahulu.
"Pekerjanya hanya sekitar 65 orang dan soal untuk 11 provinsi langsung dicetak semua. Akhirnya untuk mempercepat dari Kemdikbud minta tolong 200 mahasiswa IPB untuk bantu," ungkap Ramli.
Sementara terkait dengan keluhan durasi waktu dan keterlambatan penyerahan dummy naskah soal UN oleh Kemdikbud ke percetakan dibantah oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro, menurut dia, penyerahan naskah soal UN keenam percetakan yang menang tender ini dilakukan secara bersamaan.
"Naskah soal disampaikan secara bersamaan kepada percetakan. Nyatanya kelima percetakan lain dapat selesai sesuai jadwal," tutur Khairil.
Sudah tercium H-10
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tak ketinggalan angkat bicara setelah meminta maaf atas penundaan pelaksanaan UN pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa untuk ikut tender perusahaan tersebut harusnya sudah mengukur kemampuan untuk mengerjakan naskah soal UN yang berbeda dari tahun sebelumnya ini.
"Jumlah provinsinya memang lebih banyak, tetapi jumlah eksemplarnya merata. Kalau dibilang karena variasi soal yang beragam, yang lain bisa selesai kok," jelas Nuh.
Indikasi keterlambatan, lanjutnya, sudah tercium sejak H-10 pelaksanaan UN. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini mengatakan, kementerian sudah melakukan pemantauan dan memacu perusahaan tersebut agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu.
Kementerian juga melihat tak kunjung ada peningkatan kinerja sehingga menambah tenaga kerja dengan memperbantukan sekitar 200 mahasiswa IPB.
"Visitasi dilakukan. Tetapi sekali lagi kendala teknis dan tidak ada yang meminta atau menyengaja kejadian ini," jelas Nuh.
Setelah ini, jika para pejabat mau menegakkan aturan, kejadian ini akan berakibat pada pemberian sanksi kepada PT Ghalia Indonesia Printing. Namun, akibat yang lebih besar ditanggung oleh anak-anak bangsa peserta UN. Hanya akibat keteledoran koordinasi para pelaku proyek UN.
Mendikbud Siap Hukum PT Ghalia
Mendikbud M Nuh akan memberikan sanksi kepada PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) akibat kegagalannya mencetak soal UN.
"Kami masih melakukan investigasi. Dan jika hasilnya ditemukan pelanggaran, maka kami akan berikan sanksi,"
kata M Nuh kepada wartawan di PT Ghalia Indonesia Printing, Desa
Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Selasa (16/4/2013).
Menurut Nuh, PT GIP merupakan percetakan yang selalu mencetak soal untuk satu provinsi. Baru tahun inilah PT GIP mencetak soal UN secara nasional. "Dari enam percetakan hanya satu percetakan yang gagal," jelasnya.
Mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu juga menolak pernyataan PT GIP bahwa mereka hanya diberi waktu 25 hari setelah sebelumnya diberi waktu 60 hari.
"Yang pasti perusahaan ini sudah mendatangani kontrak. Dan itu berarti sanggup untuk mengerjakannya," ujar Nuh.
Taufiq Kiemas: Nuh Orang Baik, Jangan Mundur
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas berpendapat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh tidak perlu mundur dari jabatannya terkait kekacauan pelaksanaan ujian nasional untuk SMA/SMK sederajat. Ia dapat memaklumi kekacauan itu."Jangan (mundur). Kalau saya masih bisa ditoleransi. Pak Nuh orang baik," kata Taufiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2013), ketika dimintai tanggapan desakan berbagai pihak agar Nuh mundur.
Taufiq dapat memaklumi kekacauan itu lantaran UN tahun ini baru pertama kali menerapkan pembuatan naskah soal hingga 20 jenis sehingga setiap siswa mendapat naskah soal yang berbeda-beda. Akibatnya, kata dia, berdampak pada masalah distribusi
.
"Ini, kan, baru pertama kali. Saya bahagia sekali tidak ada kebocoran. Pak Nuh pasti akan bertanggung jawab nantinya," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, selain penundaan UN di 11 provinsi karena belum menerima paket soal, sejumlah daerah kekurangan lembar soal dan lembar jawaban, paket mata pelajaran tertukar, hingga kualitas kertas buruk yang mudah sobek.
Karena kekurangan lembar soal, beberapa daerah harus terlebih dulu menggandakan naskah. Akibatnya, jam pelaksaan UN diundur. Bahkan, ada siswa yang pulang lantaran tidak ada naskah ujian.
UN Kacau, Wapres: Jangan Salahkan Pak Mendikbud
Wakil Presiden Boediono melakukan kuinjungan silaturahmi ke SMA 1 Palangkaraya. Dalam sambutannya, Boediono menanggapi permasalahan penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi.
"Jangan salahkan Pak Menteri (Mendikbud M Nuh) sekarang. Ujian negara itu memang sudah ada sejak 2500 tahun yang lampau," kata Boediono di SMA 1 Palangkaraya, Jl AIS Nasution, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Konsep ujian negara sudah ada sejak zaman filsuf Konfusius di Tiongkok, 2500 tahun silam. Itu menunjukkan legitimasi ujian negara, atau sekarang disebut Ujian Nasional (UN), memang perlu untuk dilaksanakan.
Ujian negara terus berevolusi dari milenium ke milenium. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan seperti yang terjadi kini, maka itu menunjukkan perlunya perbaikan terus menerus.
"Tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki terus menerus," imbuh suami Herawati ini.
Boediono menyatakan, pemerintah harus membuka diri untuk menyempurnakan konsep UN pada waktu mendatang. Bisa saja, pelaksanaan UN akan lebih terdesentralisasi, disesuaikan menurut kondisi pendidikan masing-masing daerah.
"Kita semua terbuka nanti, ujian negara yang pas itu yang bagaimana. Mungkin bukan seperti sekarang, bisa saja nanti terdesentralisasi," tutur Boediono.
Dalam kesempatan yang dihadiri Mendikbud M Nuh dan Menko Kesra Agung Laksono itu, Boediono menyampaikan pentingnya membangun karakter siswa. Mantan dosen UGM ini merujuk pada filsafat pendidikan Konfusius.
"Konfusius mengutamakan pembentukan watak. Ini sama dengan pendidikan pembentukan karakter. Dalam hal ini, tauladan sangat penting. Kalau kita ingin membentuk watak anak didik kita maka tauladan harus dikedepankan," kata Boediono di depan guru dan 500an siswa SMA se Palangkaraya. Danu Damarjati - detikNews
Artikel Terkait: Apakah UN (Ujian Nasional) Harus Tetap Diadakan ?
Posting Komentar